Lanjut Erni, realisasi dari hasil reses untuk melaksanakan masukan dan aspirasi masyarakat tersebut juga perlu dipahami bersama. Bahwa pemerintah daerah memiliki berbagai keterbatasan seperti pendanaan.
Sekda juga menjelaskan bahwa saldo akhir kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp 245.585.037.737,02.
Pj Bupati Langkat menyampaikan pandangannya terhadap saran dan harapan dari delapan fraksi di DPRD Langkat.
Aulia Rachman menjelaskan jika progres pengurangan kawasan kumuh Kota Medan Tahun 2022 telah mengalami penurunan sebesar 200,60 Ha dari 506,60 Ha menjadi 306 Ha.
Afandin memuji semangat anggota dewan yang memperjuangkan pokok-pokok pikiran DPRD Langkat agar diakomodir demi kepentingan masyarakat.
PAD di P APBD bertambah Rp83.360.000.000 sehingga PAD menjadi Rp253.393.415.220. Sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.607.746.317.588 bertambah Rp617.530.341.390.
Rancangan Perda akan dibahas bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.
F-PKS berharap Pemko Medan dapat lebih cermat dan penuh perencanaan dalam menyusun anggaran sehingga tepat sasaran untuk pembangunan Kota Medan.
10 Ranperda tersebut merupakan Produk Hukum Propemperda Kabupaten Langkat tahun 2018-2022.
Hasil reses anggota dewan akan menjadi perhatian eksekutif guna mengembangkan terwujudnya demokrasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
