LBH Medan Jelaskan Pencatutan 3 Foto Pejabat Langkat di Aksi Guru Honorer
Berdasarkan dari Keputusan Mendikbud nomor 298, jika yang berhak untuk melakukan penilaian jika ada SKTT itu adalah Kepala Dinas dan BKD untuk Plt Bupati.
Berdasarkan dari Keputusan Mendikbud nomor 298, jika yang berhak untuk melakukan penilaian jika ada SKTT itu adalah Kepala Dinas dan BKD untuk Plt Bupati.
Irvan mengatakan bahwa tersangka tindak korupsi memenuhi syarat penahanan karena diancam hukuman penjara lebih dari lima tahun.
Sidang sengketa TUN Nomor: 30/G/2024/PTUN.MDN nantinya akan di putuskan pada tanggal 26 September 2024.
Paparannya 2.326 formasi untuk tahun 2020 - 2021 - 2023 ditambahkan tahun 2024 dengan jumlah 1.500 formasi.
Artinya kesuluruhan kuota yang berhasil diperjuangankan untuk pengangkatan PPPK Guru berjumlah 3.082 orang.
Informasi itu dibantah, Saiful Abdi menegaskan dirinya sama sakali tidak pernah mengatakan hal tersebut.
“Adanya birokrasi yang buruk dan hilangnya hak orang lain (Para Penggugat) kecurangan seleksi PPPK Langkat tahun 2023,” ungkap LBH Medan.
LBH Medan menduga jika masih ada Aktor Intelektual lainya yang merupakan aktor utama dalam seleksi PPPK Langkat 2023.
Ketiga tersangka baru ditetapkan menjadi tersangka berdasarkan hasil gelar perkara.
Harusnya korupsi, kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dan merusak tatanan bangsa di proses dengan luar biasa pula.