"Negara harus hadir, bukan hanya dengan menyelesaikan kasus besar yang menjadi sorotan media, tetapi juga dengan menuntaskan ribuan kasus senyap yang menjerat rakyat kecil di berbagai daerah," ucap Azis.
Sengketa tanah dan konflik tanah sama-sama rumit dan bisa masuk ranah hukum perdata dan pidana, tergantung pada besar dampaknya, seperti yang diatur Pasal 5 Permen ATR/ Kepala BPN nomor 21/2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Perkara ini bermula dari keberatan terhadap eksekusi tanah milik Razali Husein, yang terletak di belakang SPBU.
Tragedi berdarah mengguncang Jalan Selambo Raya itu merupakan bentrokan antara dua kelompok massa yang memperebutkan lahan garapan (agraria).
“Negara kita negara hukum, setiap tindakan harus berdasarkan hukum, bukan sesuka hati," tambah HCS.
"Saya selaku Plt Bupati Langkat siap membantu BPN Langkat dalam mengentaskan beragama permasalahan tanah sesuai aturannya, di tengah masyarakat," sebut Afandin.
Ongku mengatakan seluruh tanah di Indonesia cuma 2 persen yang dimiliki warga, jikalau dibuat persentase nya 100 persen. "Lebihnya itu, dimiliki sama perusahaan raksasa," ujarnya.
