TNI-Polri Pastikan Program Prioritas & Major Project Berjalan Lancar di Papua

9 Januari 2023 8:56 pm . 3 min read

AXIALNEWS.id — ^{_{[dibaca: eksil nius]}} — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, TNI-Polri bersinergi mengawal seluruh kebijakan pemerintah Indonesia pada pembangunan di Papua.

TNI-Polri, kata Sigit, sudah berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, untuk mengetahui kendala dalam program pembangunan infrastruktur di Tanah Papua.

Hasil koordinasi, Sigit menyebutkan peran TNI-Polri diperlukan untuk memastikan seluruh kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Papua berjalan maksimal.

“Karena ini adalah bagian dari program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Tentunya TNI-Polri hadir untuk memastikan semua bisa berjalan baik,” kata Sigit dalam pengarahan Panglima TNI dan Kapolri kepada Prajurit TNI-Polri di wilayah Papua, Senin (9/1/2023).

Diantara program prioritas pemerintah pusat di Papua, pembangunan destinasi wisata, pengembangan kawasan perkotaan, dan infrastruktur kawasan pertanian.

Sementara Major Project diantaranya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan Bandara, dan beberapa program terkait pemekaran, serta penugasan khusus tenaga kesehatan di Papua dan Papua Barat.

_{Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo & Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Gubernur Papua Lukas Enemne dan jajaran. (Istimewa)}

Dua Pendekatan TNI-Polri pada Pengawalan di Papua

Sigit mengungkapkan, dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua, pihaknya melakukan dua pendekatan. Yakni Soft Approach (pendekatan lunak) dan Hard Approach (pendekatan keras). Pendekatan lunak dilakukan dengan memberikan edukasi, proses sosialisasi, peningkatan kualitas sektor pendidikan, dan SDM.

“Sehingga terjadi Transfer Knowledge (pengetahuan) yang lebih cepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, terkait program pembangunan yang saat ini dilaksanakan,” ujar Sigit dihadapan Prajurit TNI-Polri.

Meski begitu, Sigit menekankan, TNI-Polri juga akan melakukan Hard Approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah.

“Terkait masalah gangguan kamtibmas karena memang ada beberapa kelompok yang biasa dikenal Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang terus melakukan serangan. Tentunya berdampak pada terhambatnya proses pembangunan. Kita harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur tentunya. Harapan kita semuanya bisa berjalan secara proporsional,” ucap Sigit.

Penegakan Hukum Koordinasi dengan Komnas HAM

Dalam penegakan hukum tersebut, Sigit menyatakan pihaknya selalu berkoordinasi dengan Komnas HAM baik di tingkat pusat maupun wilayah Papua. Guna memastikan langkah penegakan hukum yang diambil telah proporsional.

“Tentunya kita berusaha ke depan tindakan penegakan hukum yang kita lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat, yang mungkin kemudian menjadi korban yang seharusnya bukan bagian dari KKB,” tutur Sigit.

_{Kehadiran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo & Panglima TNI Laksamana Yudo Margono disambut jajaran. (Istimewa)}

TNI-Polri Siap Melakukan Pengawalan Maksimal

Di kesempatan sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan, dengan melakukan kunjungan kerja dan menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua, akan dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depannya.

“Bahwa saya akan belanja masalah ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah apa-apa yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan ke depan maupun perencanaan ke depan,” kata Yudo.

Dengan begitu, Yudo menyampaikan ke depannya akan diambil kebijakan yang sesuai guna mensukseskan seluruh program atau kebijakan pemerintah di Tanah Papua.

“Sehingga kita dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembanguan di Papua. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, meningkatkan kesejahteraan,” jelas Yudo.

Yudo kembali menegaskan, TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah membangun Papua.

“Tentunya ini perlu dukungan dari TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerjanya dan juga infrastruktur yang lain. Adanya DOB (daerah otonom baru), kita akan bantu Pemda dan TNI dalam fungsi tugas pokok bantu Polri percepatan pembangunan di daerah,” tutup Yudo.

Turut hadir Gubernur Papua Lukas Enembe, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali, serta jajaran TNI dan Polri.(*)

Reporter: R Hamdani
Editor: Fakhrur Rozi