HIMALA Indonesia Kritisi Kinerja Dewan yang Abai Sahuti Aspirasi, Ini Poin Tuntutannya

AXIALNEWS.id | Peringati Hari Reformasi Nasional (Reformas) 21 Mei, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Langkat (PB HIMALA) Indonesia turun ke jalan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Langkat, Stabat, Jumat (26/5/2023).

Massa mengkritisi kinerja Anggota DPRD Langkat yang menurut mereka kerap abai menyahuti aspirasi masyarakat. Aksi ini diikuti puluhan massa HIMALA Indonesia periode 2023-2025 di kepemimpinan M Wahyu Hidayah.

Unjuk rasa membawa mobil komando dan sound system pengeras suara, massa pun menggelar mimbar bebas dan secara bergantian melakukan orasi. Massa dipimpin Koordinator Lapangan, Irwandi Pratama (Wakil Ketua Umum PB HIMALA Indonesia) dan Koordinator Aksi, Yogi Mahendra (Kepala Departemen Kebijakan Publik/Presma Panca Budi).

Ketepatan, saat aksi unjuk rasa dan mimbar bebas di depan Kantor DPRD Langkat, anggota dewan sedang menggelar rapat paripurna. Akibatnya membuat rapat paripurna yang sedang berlangsung di tunda. Sejumlah anggota DPRD Langkat kemudian keluar menemui massa.

“Kami hari ini datang melakukan aksi damai untuk menyampaikan aspirasi kami, mahasiswa dan masyarakat Langkat. Kami datang tidak untuk merusak fasilitas atau apapun. Sebagai mahasiswa, kami datang membawa narasi-narasi akademis serta kritikan yang objektif untuk para wakil kami di lembaga yang terhormat ini,” ujar Irwandi Pratama dalam orasinya di hadapan sejumlah anggota dewan yang datang.

Irwandi melanjutkan, banyak persoalan yang terjadi di Langkat yang menjadi tanggung jawab anggota dewan, dalam fungsi yang dimilikinya, yakni legislasi, budgeting dan controling demi kemajuan Langkat dan kemakmuran rakyatnya. “Anggota dewan tak boleh abai terhadap hal itu,” tegas Irwandi.

Poin Tuntutan HIMALA Indonesia

Ketua Umum PB HIMALA Indonesia, M Wahyu Hidayah juga ikut turun dalam aksi ini, menyampaikan sejumlah tuntutan mereka untuk mengevaluasi kinerja DPRD Langkat.

Tuntutan ini, kata Wahyu, merupakan aspirasi mahasiswa yang tergabung dalam HIMALA Indonesia bersama rakyat Langkat. Adapun tuntutan yang disampaikan diantaranya:

Pertama, meminta sikap tegas DPRD Langkat terhadap perusahaan- perusahaan di Langkat yang tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam PAD Langkat.

Kedua, meminta sikap tegas DPRD Langkat untuk mengevaluasi galian C yang berada di wilayah Langkat yang tidak memiliki izin, dan mencabut izin galian C yang tidak sesuai dengan aturan operasional.

Ketiga, meminta serta mendesak DPRD Langkat bersama Plt Bupati Langkat Syah Afandin untuk memberikan perhatian khusus yang bersifat serius dalam peningkatan kualitas pendidikan Langkat dengan program-program dan beasiswa yang tepat sasaran.

“Bila ada yang mengatakan aksi kami ini ditunggangi. Dengan tegas saya katakan, benar ada yang menunggangi. Dan yang menunggangi kami itu adalah kepentingan dan aspirasi seluruh masyarakat dan mahasiswa Langkat,” tegas Ketua Umum HIMALA Indonesia ini.

Selanjutnya terjadi negosiasi antara pimpinan aksi dengan sejumlah anggota dewan yang turun. Massa kemudian menyepakati mengirim sejumlah perwakilan bertemu dan berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Langkat, Ketua Komisi A dan perwakilan anggota dewan lainnya di ruang pertemuan dewan.

Dalam pertemuan ini, perwakilan HIMALA kembali menyampaikan poin-poin yang menjadi tuntutan mereka. “Kami ingin poin-poin yang menjadi tuntutan kami ini disikapi dan ditindak lanjuti DPRD Langkat, karena ini juga merupakan aspirasi masyarakat Langkat. Dan kami akan mengawal apa yang menjadi tuntutan kami ini,” ujar Irwandi Pratama.

DPRD Langkat Sarankan Tidak Perlu Aksi

Menanggapi tuntutan yang disampaikan, Wakil Ketua DPRD Langkat dari Fraksi PAN, Ir Antoni Ginting menyatakan kalau mereka akan menindak lanjutinya.

“Tuntutan ini akan kami tindak lanjutinya dengan terlebih dahulu memilah dan membagi persoalan yang adik-adik sampaikan sesuai komisi-komisinya. Adik-adik nanti akan kami undang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para stack holder yang bersangkutan. Jadi adik-adik juga dapat langsung menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan adik-adik,” ujar Antoni Ginting didampingi Ketua Komisi A Muhammad Bahri, dan sejumlah anggota dewan lainnya.

Ketua Komisi A Muhammad Bahri, juga menyampaikan jika berikutnya HIMALA ada persoalan yang ingin disampaikan kepada anggota dewan, ia mempersilahkan agar langsung saja datang, dan bila ingin melakukan audiensi, merekapun akan menerimanya.

“Kalau bisa kita bicarakan melalui audiensi dan diskusi, untuk apa harus melalui aksi. Dan saya juga minta pada sekretariat dewan, jika ada surat permintaan audiensi dari adik-adik mahasiswa ini, segera sampaikan ke kami. Bila ketua sibuk, ada para wakil ketua, juga ada kami pimpinan komisi dan anggota dewan lainnya, pasti ada yang bisa menerima,” sarannya.

Setelah bertemu dan berdialog dengan pimpinan dan anggota dewan, massa HIMALA kemudian membubarkan diri dan meninggalkan gedung DPRD Langkat.

Aksi yang dilakukan PB HIMALA Indonesia yang terdaftar pada Akte Notaris dengan Nomor Register 20230520095327882220 ini, juga memperingati lengsernya Presiden Soeharto (Reformasi) setelah berkuasa 32 tahun.

Aksi dimulai dengan konvoi dari Alun-alun T Amir Hamzah menuju gedung DPRD Langkat. Sebelum menggelar mimbar bebas, massa aksi memulainya dengan berdoa bersama, menyanyikan Indonesia Raya dan Mars HIMALA.(*)
Reporter: Ajril
Editor: Eddy S