Rudi Bangun: Penyaluran Minyak Goreng Curah Harus Tepat Sasaran

21 Maret 2022 1:01 am . 2 min read

AXIALNEWS.id [dibaca: eksil nius] — Jakarta | Anggota Komisi VII DPR RI H Rudi Bangun Hartono mengatakan jika Menteri Perdagangan RI Muhammad Lutfi dalam posisi dilematis menangani permasalahan minyak goreng yang belakangan mendapatkan sorotan berbagai pihak.

Sebabnya, satu sisi Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus berupaya menangani permasalahan dalam negeri. Khususnya terkait kelangkaan dan kenaikan komoditas harga minyak goreng. Disisi lain, banyak negara membutuhkan pasokan minyak goreng dari Indonesia.

“Saya bukan bermaksud membela Pak Menteri (Mendag M Lutfi; red). Saya realistis saja, karena minyak goreng ini adalah kebutuhan masyarakat dunia. Jadi bukan hanya Indonesia yang membutuhkan, masyarakat dunia demand atau permintaannya juga ke Indonesia,” kata Rudi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/3/2022).

Penegasan itu dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan RI disampaikan langsung kepada Mendag RI Muhammad Lutfi. Raker kali ini secara khusus membahas Harga Komoditas dan Kesiapan Kementerian Perdagangan dalam Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran 2022.

Perang Rusia dan Ukraina Perparah Permitaan Minyak Goreng

Dikatakan Rudi Hartono, tingginya permintaan minyak goreng Indonesia diperparah dengan dampak perang Rusia dengan Ukraina. Dua negara yang selama ini memproduksi minyak dari bunga matahari itu, namun saat ini tidak bisa melakukan ekspor karena konflik yang masih terus berlangsung.

Dalam hal ini, situasi ketidakpastian global secara langsung menyebabkan harga pasokan energi dan pangan naik dan langka, termasuk ketersediaan minyak kelapa sawit mentah untuk minyak goreng.

Karena tingginya permintaan minyak goreng dalam negeri, lanjut Hartono, kebijakan yang diambil Kemendag RI menjadi kurang efektif karena adanya tekanan pasar. Apabila tidak memenuhi permintaan pasar juga ada dampaknya tersendiri bagi berbagai komoditas ekspor dari Indonesia keluar.

“Jadi kalau misalnya Mendag disalahkan terkait minyak goreng ini ya terima saja,” kata legislator dari daerah pemilihan Sumut III itu.