Rp 555 Miliar Mandatory Disdik Langkat, 92% untuk Belanja Pegawai
Mandatory Spending 20% Pendidikan digunakan untuk belanja pegawai Rp 515.303.262.973, dan selebihnya Rp 40.299.227.889 untuk saran prasarana.
APBD Langkat
Mandatory Spending 20%, Pendidikan Langkat Terima Rp 520 Miliar TA 2025
Jika dihitungkan rata, maka per sekolah diasumsikan menerima kucuran anggaran Rp 453 juta per tahun.
Rp 242 Miliar Bukan Tekor Tapi Defisit Surplus Langkat di TA 2024, Simak Penjelasannya
Iskandar juga merespon saat disinggung besaran Silpa TA 2023 capai Rp 242 miliar, sementara masih banyaknya perlu dibangun di Langkat, mulai dari bidang pendidikan, infrastruktur jalan dan lainnya.
Akui Defisit Anggaran Berpengaruh, Bupati Langkat Pastikan Umrah Gratis Tetap Berjalan
Dihitung dari harga terendah Rp 25 juta per orang, memberangkatkan umrah 50 warga menelan biaya Rp 1,25 milliar.
TPP 2025 PNS Pemkab Langkat Naik Rp 50 Miliar Lebih, Berikut Pejabat Penerima Bulanan Rp 10 Juta – Rp 54 Juta
Peraturan Bupati (Perbup) Langkat Nomor 71 tahun 2024 tentang TPP bagi PNS di lingkungan Pemkab Langkat, nilai satuannya mulai dari Rp 1.566.682 hingga Rp 54.218.759 per orang.
REALISASI APBD BENGKAK! Seribuan Miliar Belanja Pegawai Selesai Diatas Ranjang?
Telah ditegaskan dalam Perbup No 71 2024 tentang TPP pada Pasal 1 Ayat (6) bahwa TPP untuk meningkatkan kinerja disiplin dan kesejahteraan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang diberikan berdasarkan beban kerja, dan kelangkaan profesi.
Belanja Pegawai 49% di 2025: Pemkab Kangkangi Aturan Pemerintah Pusat, GEMBIRA Angkat Bicara
Menurut Iqbal, TAPD seharusnya bisa memfilter mana prioritas anggaran yang diperlukan untuk kemaslahatan masyarakat dan kemajuan pembangunan Kabupaten Langkat.
BENGKAK! TPP PNS Kuras APBD Langkat, Per Bulan hingga Miliaran
TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang diberikan berdasarkan beban kerja, dan kelangkaan profesi.
1 Maret Puluhan Honorer Dirumahkan, Pemkab Langkat Diminta Bentuk Tim Investigasi Libatkan APH
Rasa - rasanya Pemkab Langkat perlu dan harus membentuk tim investigasi melibatkan APH untuk mengusut dan mendalami penerimaan tenaga honorer ini.
Benarkah APBD Langkat 2024 Berpihak ke Masyarakat ? Mari Nilai Sendiri
Dari nilai itu diduga realisasi belanja daerah melebihi asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya mencapai 108,78 persen, atau membengkak sebesar Rp 174,9 miliar.
Muat Berita Lainnya