Peraturan Bupati (Perbup) Langkat Nomor 71 tahun 2024 tentang TPP bagi PNS di lingkungan Pemkab Langkat, nilai satuannya mulai dari Rp 1.566.682 hingga Rp 54.218.759 per orang.
Menurut Iqbal, TAPD seharusnya bisa memfilter mana prioritas anggaran yang diperlukan untuk kemaslahatan masyarakat dan kemajuan pembangunan Kabupaten Langkat.
Rasa - rasanya Pemkab Langkat perlu dan harus membentuk tim investigasi melibatkan APH untuk mengusut dan mendalami penerimaan tenaga honorer ini.
Dari nilai itu diduga realisasi belanja daerah melebihi asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya mencapai 108,78 persen, atau membengkak sebesar Rp 174,9 miliar.
Harusnya belanja pegawai paling tingginya 30 persen dari total belanja daerah yang bersumber dari APBD. Aturan ini diberlakukan dengan tempo penerapan paling lambat tahun 2027.
Kepala BPKAD Langkat, M Iskandarsyah menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2024.
