Di instansi lainnya turut memiliki tenaga honorer dan mempersiapkan pemberkasan PPPK Paruh Waktu 2025.Tapi anehnya, tidak melakukan penunggakan gaji tenaga honorer seperti Dinas Pendidikan.
Terus kah akan begini nasib rakyat kecil di negeri ini. Semoga kenyataan pahit ini mengetuk pintu hati APH dan pihak berkuasa, sebagai pengayom masyarakat.
Mandatory Spending 20% Pendidikan digunakan untuk belanja pegawai Rp 515.303.262.973, dan selebihnya Rp 40.299.227.889 untuk saran prasarana.
Jika dihitungkan rata, maka per sekolah diasumsikan menerima kucuran anggaran Rp 453 juta per tahun.
Selain itu, Bobby kini sedang menyiapkan program sekolah unggulan di Kepulauan Nias. Ia menargetkan lima sekolah unggulan terbangun di Sumut.
Berikut fakta diterima dari pengerjaan proyek kontruksi rehabilitasi dua ruang kelas SDN Adin Tengah yang sempat mangkrak, kini dikabarkan telah selesai dikerjakan di minggu terakhir Februari 2025.
Meidi meminta nantinya Bupati Langkat Syah Afandin melakukan evaluasi dan mendesak Plh Disdik Langkat untuk diganti.
Komponen APK dan APH tersebut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Komponen APK dan APH tersebut sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
Ada dua nilai anggaran untuk rehabilitasi (pemeliharaan) dua ruang kelas tingkat kerusakan sedang dengan total nilai hampir Rp 300 juta, alokasi anggaran Dinas Pendidikan Langkat.
