Smartboard program Presiden Prabowo merek hisense tipe 75WE2FE ukuran 75 inci, harga Rp 26 juta per unit. Smartboard masa Pj Bupati Langkat, merek Viewsoniv tipe VS18472 ukuran 75 inci, harga Rp 158 juta per unit.
Sebanyak 112 saksi telah dimintai keterangan dan diperiksa, namun penyidik masih belum menetapkan tersangkanya.
Tim Penyidik Kejari Langkat membawa beberapa berkas yang dari beberapa ruang kerja di Disdik Langkat untuk keperluan pengembangan dan pendalaman kasus.
Penyidik juga terlihat membawa sejumlah berkas dokumen dari lokasi.
Sumber berharap Kejari Langkat segera bisa mengungkap kasus korupsi smartboard ini secara terang, sekaligus menjerat dugaan keterlibatan korupsi pejabat PPK.
Syahrial menjelaskan surat keputusan penunjukan PPTK adalah bentuk tindakan Tata Usaha Negara yang harus memenuhi unsur legalitas maupun prosedural. Jika dalam penetapannya mengandung cacat administrasi maka keputusan tersebut wajib dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.
Padahal temuan fakta dilapangan, pekerjaan tersebut belum selesai dikerjakan pada Desember 2024. Pada Januari 2025 sempat mangkrak hingga 24 Februari 2025 juga belum selesai, dari pantauan di lokasi.
Padahal, kuat diduga pembangunan ruang laboratorium komputer tersebut selesai dibayarkan oleh BPKAD Pemkab Langkat.
Disoal itu, Plh Kadisdik Langkat Robert Hendra Ginting menyarankan langsung bertanya ke PPK dan PPTK.
Ia menjelaskan bahwa pengangkatan Plh Kepsek pada 17 Oktober 2024, itu merupakan usulan dari kebijakan Syaiful Abdi saat masih menjabat Kadisdik Langkat.