LBH Medan menilai jika pelaporan terhadap Meilisya adalah bentuk nyata kriminalisasi dan intmidasi terhadap para guru yang terus menyuarakan kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Langkat.
Tujuannya agar opini AKTOR UTAMA tidak semakin liar dan menjadi kegaduhan ditengah Pilkada Langkat, hingga merugikan salah satu paslon Bupati dan Wakil Bupati.
Guru honorer melakukan aksi damai di PTUN jelang agenda putusan sengketa TUN pada Kamis, tanggal 26 September 2024.
LBH Medan mendesak Polda Sumut segera menetapkan tersangka lainnya, karena diduga masih ada Aktor Utama.
Berdasarkan dari Keputusan Mendikbud nomor 298, jika yang berhak untuk melakukan penilaian jika ada SKTT itu adalah Kepala Dinas dan BKD untuk Plt Bupati.
Irwandi meyakini Bang Ondim selama ini sudah sangat berpihak terhadap kesejahteraan tenaga pendidik (guru).
Sidang sengketa TUN Nomor: 30/G/2024/PTUN.MDN nantinya akan di putuskan pada tanggal 26 September 2024.
Paparannya 2.326 formasi untuk tahun 2020 - 2021 - 2023 ditambahkan tahun 2024 dengan jumlah 1.500 formasi.
Artinya kesuluruhan kuota yang berhasil diperjuangankan untuk pengangkatan PPPK Guru berjumlah 3.082 orang.
Informasi itu dibantah, Saiful Abdi menegaskan dirinya sama sakali tidak pernah mengatakan hal tersebut.
