Pemkab Langkat memiliki banyak pejabat eselon lainnya diyakini berdedikasi dan mampu membenahi damkar lewat inovasi pengelolaan dan penataan keuangan lebih jelih melihat fokus prioritas belanja keperluan.
Sementara Langkat lebih dari 10 tahun lalu jumlah mobil damkar tidak bertambah, bertahan di 5 unit hingga 2025 ini.
Perlindungan kebakaran salah satu pelayanan dasar yang wajib diterima semua warga sesuai UU No 23 tahun 2014. Artinya penempatan 1 mobil damkar di 23 kecamatan harus menjadi prioritas.
Usulan dimaksud data lengkap pemenuhan kebutuhan yang diperlukan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi petugas damkar.
Kepala BPKAD Langkat, M Iskandarsyah menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun laporan keuangan untuk Tahun Anggaran 2024.
