Padahal UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan kebakaran sebagai salah satu sub urusan dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Telah ditegaskan dalam Perbup No 71 2024 tentang TPP pada Pasal 1 Ayat (6) bahwa TPP untuk meningkatkan kinerja disiplin dan kesejahteraan PNS sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang diberikan berdasarkan beban kerja, dan kelangkaan profesi.
TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan kesejahteraan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang diberikan berdasarkan beban kerja, dan kelangkaan profesi.
17 November 2022 sekira pukul 02.30 WIB terbitlah surat perintah pencairan dana (SP2D) dari BPKAD Pemkab Langkat.
