AXIALNEWS.id | Jangan sembarangan kampanye…!!!!! Komisi Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia (KPU RI) telah menetapkan aturan dan jadwalnya.

Jadwal kampanye Pilkada 2024 telah ditetapkan KPU melalui Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Berdasarkan peraturan tersebut, kampanye akan dilaksanakan mulai tanggal 25 September 2024 sampai 23 November 2024 mendatang.

Tahapan Persiapan Pilkada

• Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024
• Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024
• Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024
• Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024-Selasa, 5 November 2024
• Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara: Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Bawaslu
• Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024-Sabtu, 16 November 2024
• Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024-Jumat, 31 Mei 2024
• Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024-Senin, 23 September 2024

Tahapan Penyelenggara Pilkada

• Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024-Senin, 19 Agustus 2024
• Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024-Senin, 26 Agustus 2024
• Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024-Kamis, 29 Agustus 2024
• Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024-21 September 2024
• Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024
• Pelaksanaan kampanye: Rabu, 25 September 2024 – Sabtu, 23 November 2024
• Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024
• Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024-Senin, 16 Desember 2024
• Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP):

1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2. Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU

• Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
• Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Maksimal 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU.
• Pengusulan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:

1. Tidak ada permohonan PHP: Maksimal 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.
2. Ada permohonan PHP: Maksimal 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

• Pengusulan pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih:

1. Tidak ada permohonan PHP: Maksimal 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih;
2. Ada permohonan PHP: Maksimal 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

Larangan Kampanye Pilkada 2024

PKPU Nomor 15 Tahun 2023, kampanye Pilkada harus dilaksanakan dengan jujur, adil, transparan, profesional, efektif, dan efisien.

1. Dilarang melakukan kampanye sebelum tanggal yang telah ditetapkan.
2. Mempersoalkan Pancasila, Pembukaan UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI;
4. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
5. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
6. Mengganggu ketertiban umum;
7. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain;
8. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pemilu peserta pemilu;
9. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
10. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan, dan;
11. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.(*)
    ^{Sumber: JDIH.KPU.go.id}