Anggaran Stunting Rp71 M, Sekda Langkat: Fokuslah di Pengentasan Jangan Kebanyakan Monev & Perjalanan Dinas

AXIALNEWS.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat menganggarkan Rp71 miliar untuk penurunan angka stunting di wilayah lokus. Tercatat dari 240 desa dan 37 kelurahan terdapat 165 desa/kelurahan menjadi wilayah lokus stunting yang tersebar di 23 kecamatan di Langkat.

Anggaran Rp71 miliar itu dialokasikan di 11 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yakni: Dinas Kesehatan, Dinas PPKB dan PPA, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas PMD, Dinas Kominfo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Bappeda.

Diungkapkan Sekdakab Langkat Amril pada Rembuk Stunting Pemkab Langkat tahun 2023 yang dibuka Plt Bupati Langkat Syah Afandin, di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat, Stabat, Rabu (2/8/2023).

Rembuk Stunting ini bertema: Melalui Kenvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Menuju Langkat yang Maju Sejahtera dan Religius.

Secara besaran anggaran, menurut Amril, sebenarnya Pemkab Langkat sudah mengalokasikan di 11 OPD. “Itu sampai Rp71 miliar sudah cukup besar, namun kami berulang-ulang menyampaikan programnya sudah ada namun perlu dipertajam atau di teging lagi,” ujarnya.

“Dalam kegiatan fokuslah kepada bagaimana upaya pengentasannya, jangan kebanyakan monev (monitoring dan evaluasi) dan perjalanan dinas, sehingga pemberian makanan tambahan gizi itu tidak menjadi nomor dua,” jelasnya lagi.

“Kalau kita lihat dengan anggaran Rp71 miliar lebih itu sudah cukup besar, jadi cuman bagaimana rekan-rekan para kepala OPD ini lebih fokus dalam apa namanya, menyiasati ataupun menganggarkan dalam tegingnya itu dipertajam langsung pada sasaran,” tambahnya.

“Contohnya untuk pemberian makan tambahan kepada balita, tablet tambah darah pada remaja putri yang segera memasuki usia perkawinan. Jadi contoh seperti itu, ini kita lebih banyak ke hal-hal penunjangnya, saat ini kita lebih tajamkan lagi untuk penurunan angka stunting,” sebutnya lagi.

Amril juga menyampaikan data dari prevalensi stunting tahun 2022, bisa melihat grafiknya stunting di Langkat trennya menurun, baik itu dari riset kesehatan dasar e-PPGBM (elektronik penurunan stunting) maupun hasil survei SGP atau survei status balita di Indonesia.

“Dimana dibandingkan tahun 2021 dari ketiga survei yang dilakukan terjadi penurunan (di 2022) yang cukup signifikan yang terakhir adalah survei strategi bahasa Indonesia yang tahun 2021 kita berada di posisi 31,5 persen dan di tahun 2022 menjadi 18,60 persen,” jelasnya.

Saat ini Langkat masih di peringkat keenam di Sumut dalam perangkingan stunting. Sebabnya dijelaskan Sekda, angkah stunting di sejumlah desa masing tinggi. Contohnya di Desa Alur Melati Kecamatan Sawit Seberang, ini desa dengan tingkat persentase preferensi stunting yang paling tinggi 28,57 persen. Kemudian Desa Kuala Serapuh di Kecamatan Tanjung Pura dan Desa Sirapit di Kecamatan Sirapit juga tinggi, ini tiga urutan tertinggi tingkat stuntingnya.

“Dari hasil laporan website aksi kompetensi stunting Dirjen Bina Bangsa tahun 2023 bahwa hari ini Langkat untuk Sumatera Utara berada di peringkat keenam. Kalau kita lihat Deli Serdang dan Nias mereka sudah hijau, sementara kita di level enam ini karena masih ada di aksi ke 2 yang masih merah, kemudian di aksi ke 6 juga masih merah. Ini memang tidak bisa (diturunkan langsung), kita harus secara bertahap. Sehingga kita semua bisa hijau, kalau ingin nilai pengentasan stunting Langkat bisa lebih baik lagi,” paparnya.

Menambahkan, Plt Bupati Langkat mengatakan Pemkab Langkat berhasil menurunkan prevalensi stunting tahun 2022 sebesar 18,60 persen dari 27,64 persen. “Namun begitu juga jangan merasa berpuas diri, tetapi kita tetap harus menindaklanjuti instruksi Presiden untuk mencapai target nasional untuk tahun 2024 sebesar 14 persen,” ujarnya.

“Untuk itu saya menginstruksikan kepada seluruh tim percepatan penurunan stunting Kabupaten Langkat agar lebih serius dan bekerja keras,” imbuhnya.

Dirinya pun meminta kepada Bappeda, Dinas PPKB dan PPA, serta Dinas Kesehatan sebagai leading sektor untuk mengawal semua program kegiatan konvergensi penurunan stunting dari seluruh perangkat daerah serta desa/kelurahan.

“Dimana anda 165 desa/kelurahan sebagai lokasi fokus stunting yang menjadi catatan untuk fokus intervensi spesifik dan sensitif dengan beberapa fasilitas yang dapat digunakan seperti aplikasi PSC 119 yang melayani ambulans dan menyampaikan informasi kesehatan termasuk stunting,” jelasnya.

Selanjutnya dilakukan pemberian makanan tambahan balita stunting secara simbolis diberikan kepada 11 balita perwakilan dari 2.623 anak stunting.

TP PKK Langkat juga memberikan bantuan sembako kepada 11 balita stunting berupa 10kg beras, 1kg minyak goreng, dan 1kg gula putih.

Turut dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama penurunan stunting oleh Plt Bupati Langkat, Kapolres Langkat, Dandim 0203/LKT, Sekdakab Langkat.

Serta 11 OPD terkait yakni Kadis Kesehatan, Kadis PPKB dan PPA, Kadis Sosial, Kadis Kominfo, Kadis Pendidikan, Kadis PMD, Kadis Dukcapil, Kadis Pertanian dan Ketahanan pangan, Kadis Kelautan dan Perikanan.

Juga Kakan Kemenag, Ketua MUI, Ketua TP PKK Langkat, Kabag Tapem, Camat Sawit Seberang, Camat Tanjungpura, Camat Secanggang, Kapus Sawit Seberang, Kapus Pantai Cermin, Kapus Hinai Kiri, Lurah Pelawi Utara, Lurah Bukit Jengkol, Kades Alur Melati, Kades Kwala Serapuh, Kades Tanjung Ibus, PT Bank Sumut, PT LNK, PT Tirta Investama (Aqua), Ketua Aisiyah Langkat, dan Perguruan Tinggi di Langkat.(*)
Reporter: Ajeni Sutiyo
Editor: Fakhrur Rozi