Catatan Gubsu : Di 2021 Pertumbuhan Ekonomi Sumut Membaik

Menurut Gubsu “idealnya memang kalau bisa di Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD). Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp39 triliun, sehingga relative dekat,” sebutnya.

“Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat,” tambah Edy.

Sementara Plt Kepala Kanwil DJPb Sumut Kemenkeu Syafriadi menjelaskan bahwa alokasi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp19,92 triliun dibagi ke dalam 40 bagian anggaran, dilaksanakan oleh 908 satuan kerja yang disalurkan oleh 11 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provsu.

Untuk Anggaran TKDD sebesar Rp39,85 triliun dialokasikan kepada 34 pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota, dengan irincian;

Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,87 triliun,

Dana Alokasi Umum sebesar Rp22,69 triliun,

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp3,06 triliun,

DAK Non-Fisik sebesar Rp7,69 triliun,

Dana Insentif Daerah sebesar Rp131,51 miliar,

Dana Desa sebesar Rp4,40 triliun.

Kemudian Syafriadi mengingatkan kembali apa yang telah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sampaikan bahwa, dalam menghadapi ketidakpastian situasi pandemi, APBN tahun 2022 disusun untuk tetap mengantisipasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir.

Bersifat ekspansif untuk meneruskan fungsi countercyclical namun dengan tetap memperhatikan risiko dan pentingnya menjaga sustainabilitas fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Saat ini, tambahnya, pemerintah terus melakukan program Reformasi Struktural untuk memperbaiki iklim usaha, daya kompetisi dan produktivitas, serta mendorong transformasi ekonomi untuk mempercepat dan memperkuat pemulihan ekonomi. (ril/ano)