Pemko Binjai Ikuti Rakor NPHD Pilkada, Amir Hamzah Akui Defisit Anggaran

AXIALNEWS.id | Walikota Binjai Amir Hamzah dan Forkopimda mengikuti rapat koordinasi percepatan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kegiatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) TA 2024 se-Sumut.

Rakor diikuti secara virtual dari Binjai Command Center (BCC) Pemko Binjai, Kamis (16/11/23). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian langsung memimpin Rakor dari Jakarta.

Tujuan rakor, untuk memastikan alokasi anggaran kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024.

Kedalam bentuk belanja hibah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi, Kabupaten/Kota dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Mendagri meminta kepada Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol) berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran kegiatan Pilkada.

Penyediaan dana hibah itu wajib dianggarkan pada TA 2023 sebesar 40% dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

Dalam konferesi video bersama Mendagri, Walikota Binjai menyampaikan bahwa Kota Binjai pada tanggal 10 November 2023 yang lalu sudah melaksanakan penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu Kota Binjai, serta Kodim 0203/Langkat dan Polres Binjai.

“Alhamdulillah kami sudah melaksanakan koordinasi berkaitan dengan masalah Pilpres maupun Pilkada,” ungkapnya.

Ia mengakui pendapatan Pemko Binjai baru 62%, namun sudah ditarget di akhir Desember nanti bisa mendapatkan angka 95%.

“Memang kami mengalami defisit anggaran, yapi saat ini kami sedang memfokuskan kembali anggaran tersebut. Saat ini juga kami sedang melaksanakan penghematan efisiensi anggaran untuk di 2024,” ujarnya.(*)
Reporter: M Surbakti
Editor: M Afandi