
Abdul Haris Nasution lahir di Huta Pungkut, Tapanuli Selatan, pada 3 Desember 1918. Pada masa mudanya, Nasution mengenyam pendidikan di Hollandsche Inlandsche Kweekschool (HIK), sekolah guru menengah di Bandung. Lalu ia bekerja sebagai guru di Bengkulu dan Palembang.
Namun, ia merasa tidak cocok dengan pekerjaannya itu dan mulai tertarik pada bidang militer dengan mengikuti pelatihan Korps Pendidikan Perwira Cadangan di Bandung pada 1940-1942. Setelah Indonesia merdeka dan pemerintah membentuk Tentara Keamanan Rakyat, Nasution menjabat sebagai kepala staf komandemen TKR I/Jawa Barat dengan pangkat kolonel. Setelah menduduki beberapa jabatan, Nasution diangkat sebagai kepala staf angkatan darat (KSAD) pada 10 Desember 1949.
Nasution sempat dinonaktifkan dari jabatannya imbas konflik antara Angkatan Darat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena DPR dianggap terlalu jauh mencampuri masalah internal Angkatan Darat. Puncaknya, pada 17 Oktober 1952, Nasution bersama perwira militer dan puluhan ribu demonstran menggelar unjuk rasa di depan Istana Merdeka. Tank, meriam, dan persenjataan artileri bahkan dihadapkan ke Istana Merdeka. Namun, ini bukan untuk melakukan perlawanan, tetapi mereka hanya meminta parlemen dibubarkan dan konflik dalam tubuh militer segera diakhiri. Meski begitu, Presiden Soekarno menilai tindakan ini merupakan makar karena menggunakan peralatan militer.
Pada 7 November 1955, Nasution kembali dilantik menjadi KSAD. Ia sempat menduduki sejumlah jabatan sebelum menjadi orang nomor satu di militer saat ia diangkat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada 1962. Selama berkiprah di militer, Nasution tercatat memiliki sejumlah penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.
Ia dikenal sebagai peletak dasar perang gerilya melawan Belanda saat ia memimpin pasukan Siliwangi pada masa Agresi Militer I Belanda. Taktik gerilya disusun karena Nasution menyadari bahwa tentara Indonesia tidak akan mampu menghadapi Belanda dengan persenjataan dan strategi yang konvensional. Gagasannya mengenai perang gerilya telah ia tuangkan dalam buku berjudul Pokok-Pokok Gerilya yang dijadikan referensi di seluruh dunia. Selain itu, Nasution yang merupakan Kepala Staf Angkatan Bersenjata pada 1965 merupakan salah satu perwira TNI yang menjadi target penculikan dalam peristiwa Gerakan 30 September (G30S).
Nasution memang berhasil menyelamatkan diri dengan memanjat tembok belakang. Namun, anak bungsunya, Ade Irma Suryani, terkena peluru yang ditembakkan pasukan Cakrabirawa hingga meninggal dunia. Ajudan Nasution, Pierre Tendean juga menjadi korban peristiwa G30S karena ia mengaku sebagai Nasution kepada pasukan Cakrabirawa. Sehingga Pierre dibawa ke Lubang Buaya bersama tahanan lainnya. Nasution juga pernah menjabat sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 1966. Sebagai ketua MPRS, ia menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno dan melantik Soeharto sebagai presiden.
Kendati menjadi sosok yang melantik Soeharto, Nasution nyatanya menjadi salah satu tokoh oposisi selama masa rezim Orde Baru. Pada 5 Mei 1980, Nasution bersama 49 tokoh lainnya meneken Petisi 50 yang berisi kritik atas pemerintahan Presiden Soeharto. Keterlibatan Nasution dalam Petisi 50 lantas membuat hubungannya dengan Soeharto merenggang. Nasution dan tokoh Petisi 50 lainnya dilarang ke luar negeri dan akses ekonomi mereka dibatasi.
Namun, seiring waktu berjalan, Soeharto mulai melonggarkan penegakan hukum terhadap tokoh Petisi 50. Ia pun membuka pintu rekonsiliasi dengan Nasution. Pada peringatan HUT ABRI tahun 1997, Nasution diberi pangkat kehormatan jenderal besar, seperti Soeharto dan Jenderal Soedirman. Nasution wafat pada 6 September 2000 setelah menderita stroke dan koma. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.