Ondim dalam pemeriksaan itu, menerangkan terkait proses dan prosedural terkait dengan penerimaan PPPK, baik itu menyangkut SKTT maupun upaya yang sudah dilakukan pasca pengumuman dengan melakukan koordinasi ke kementerian.
LBH Medan dan guru honorer sejak awal mendesak Polda Sumut memeriksa dan menangkap Aktor Utama dan menahan kelima tersangka kasus PPPK Langkat.
Jaksa meminta agar pelimpahan dua kepsek dilakukan bersamaan dengan tiga tersangka baru diantaranya Kadisdik dan Kepala BKD.
Pertanyaan besar masyarakat dalam kasus ini mengapa Tersangka Korupsi tidak ditahan?
Penyidik tidak melakukan penahanan, berbeda dengan tersangka kasus PPPK dari Kabupaten Madina dan Batubara.
LBH Medan menduga jika dalam kasus PPPK langkat ada keterlibatan Plt Bupati Langkat dan Sekdakab Langkat (Selaku Ketua Panselda).
LBH Medan menilai jika pelaporan terhadap Meilisya adalah bentuk nyata kriminalisasi dan intmidasi terhadap para guru yang terus menyuarakan kecurangan dan dugaan tindak pidana korupsi dalam seleksi PPPK Langkat.
Guru honorer melakukan aksi damai di PTUN jelang agenda putusan sengketa TUN pada Kamis, tanggal 26 September 2024.
LBH Medan mendesak Polda Sumut segera menetapkan tersangka lainnya, karena diduga masih ada Aktor Utama.
Irvan mengatakan bahwa tersangka tindak korupsi memenuhi syarat penahanan karena diancam hukuman penjara lebih dari lima tahun.
