Diketahui sebelumnya, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi seleksi guru PPPK Langkat 2023, Pengadilan Negeri Medan telah memutus vonis lima Terdakwa, Sabtu malam (11/7/25).
LBH Medan menduga jika JPU telah mempermainkan hukum dengan menuntut para Terdakwa dengan sangat rendah. Bahkan tuntutannya lebih ringan dari pelaku pencurian biasa (Maling Ayam dll).
Keberadaan PPPK akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan hingga teknis pemerintahan.
Kemudian majelis hakim menanyakan kepada JPU berapa saksi yang akan diajukan, JPU menyampaikan akan mengajukan saksi sebanyak 30 orang.
Putusan Majelis Hakim PTTUN membuktikan secara hukum jika proses seleksi PPPK Langkat Tahun 2023 cacat administrasi, bertentangan dengan hukum dan HAM.
Pj Bupati Langkat menyatakan bahwa Pemkab Langkat bekerja berdasarkan aturan dan regulasi.
Penyidik tidak melakukan penahanan, berbeda dengan tersangka kasus PPPK dari Kabupaten Madina dan Batubara.
"Jangan coba-coba mereka mendesak membatalkan SK yang sudah kita terima, kita siap hadapi dan siap menghalangi," cetus Edi, salah seorang orator aksi guru tandingan.
LBH Medan menduga jika dalam kasus PPPK langkat ada keterlibatan Plt Bupati Langkat dan Sekdakab Langkat (Selaku Ketua Panselda).
799 guru honorer yang diluluskan BKD Langkat telah dilantik pada Kamis (5/9/24) di halaman Kantor Bupati Langkat.
