LAWAN Minta Bupati & Wabup Langkat Hilangkan Budaya Isi Pulsa
Rahim berharap KPK terus memantau dan mengawasi Kabupaten Langkat. "Langkat sudah menjadi Lampu Merah, ini harus kita awasi bersama, demi Langkat lebih maju," ujar.
TRP
Sidang Perdana Kasus Dugaan Suap Rp 68 M Terbit Rencana 3 Februari, JPU dari KPK
KPK membenarkan akan menyidangkan Terbit dan Iskandar, serta JPU nya dari KPK. Sidang pertama JPU akan membacakan dakwaan untuk kedua terdakwa.
Kasus Kerangkeng Manusia di Langkat, Alasan KontraS Sumut Menyayangkan Putusan MA
Ady Menilai putusan tersebut telah menimbulkan kegundahan dan ketidakpercayaan publik pada institusi peradilan dan penegak hukum itu sendiri.
Kasasi Perkara Kerangkeng Manusia, Eks Bupati Langkat TRP Divonis 4 Tahun Penjara
Kabar itu diketahui dari laman Informasi Perkara Mahkamah Agung RI yang beredar, Nomor 7283 K/PID.SUS/2024, bahwa Amar Putusan, Kabul.
Pilkada Langkat, Kasus Korupsi Terbit Rencana PA Merusak Elektabilitas Politik Ondim?
Namun harus diketahui pula status koruptor sangat berdampak pada elektabilitas politik, sulit mengembalikan kepercayaan masyarakat memilihnya lagi. Meski kemungkinan kembali dipilih ada.
Jelang Pilkada, Penyidik KPK Datangi Kantor Dinas PUPR Langkat
Pendalaman itu dilakukan Penyidik KPK saat memeriksa Agung sebagai saksi kasus dugaan korupsi terkait Pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Langkat, Senin (7/10/2024).
Periksa Pegawai BPK, KPK Dalami Dugaan Gratifikasi di Lingkungan Pemkab Langkat
KPK sebelumnya telah menyita uang Rp 22 miliar dalam perkara penerimaan gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat yang diduga dilakukan oleh tersangka eks Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin (TRP).
SATRIA Figur Elit Negeri Bertuah, Berikut Jabatan Mentereng Keduanya
SATRIA telah mendaftar ke KPU Langkat, Kamis 29 Agustus 2024 dan melakukan pemeriksaan kesehatan, Sabtu 31 Agustus 2024.
Perkara TPPO, PN Stabat Vonis Bebas Terbit Rencana, Kejari Langkat Berencana Kasasi
Diberitakan sebelumnya, JPU menuntut Terbit Rencana PA dengan hukuman 14 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 4 tahun penjara, dan membayar reatitusi sebesar Rp 2,373 miliar.
Perkara TPPO, Mantan Bupati Langkat TRP Dituntut 14 Tahun Penjara
Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada para korban sebesar Rp2,377 Miliar lebih.
Muat Berita Lainnya