"Insya Allah itu lebih baik, daripada disampaikan tepat waktu tetapi tidak balance prosedur analitisnya, apalagi fokus pemeriksaan tahun ini adalah lapkeu itu sendiri," imbuhnya.
Tindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan disiplin waktu bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Tanjungbalai, terutama dalam kegiatan resmi seperti Rakorpem.
Berdasarkan perhitungan tersebut, masih terdapat defisit sebesar Rp 29,41 miliar, belum termasuk kewajiban hutang belanja dari TA 2024.
Dengan demikian, total pengurangan dana transfer untuk Pemko Tanjungbalai mencapai Rp 41,55 miliar.
Hingga saat ini, pencairan dana untuk OPD Tahun Anggaran 2025 belum dilakukan, kecuali di Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai.
Menurut Dedi, tunggakan gaji tenaga honorer masalah serius yang harus segera diselesaikan Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Selain ganti rugi materiil, PT PGI juga menuntut sejumlah hal lainnya, termasuk meminta pengadilan menyatakan bahwa keputusan pembatalan tender tersebut tidak sah dan melanggar hukum.
